Diduga FF Lakukan Pelanggaran Pornografi, Ketua Umum FKJI : Harus Diproses Secara Hukum

GOWA, SULSEL - Heboh di media sosial, perilaku seorang owner Fenny Frans yang memegang kemaluan Bang Jali di tempat umum saat joget-joget dikecam oleh warganet, hal itu sangat menyimpang nilai siri pada masyarakat Makassar yaitu prinsip harga diri, kehormatan, dan rasa malu yang menjadi pedoman hidup fundamental.

Siri yang bermakna menjaga martabat diri dan keluarga dari perbuatan tercela.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan Tanpa Izin Komersial

Perbuatan Fenny Frans sangat jelas melanggar norma kesusilaan dan moral serta adab dan tata krama pergaulan di masyarakat.

Menanggapi hal itu, Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI), melontarkan pernyataan tegas dan tajam terkait viralnya video dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyeret nama bos kosmetik Fenny Frans (FF) dan Bang Jali.

Baca juga: Supratman Andi Agtas: Reformasi Tata Kelola Royalti Musik Indonesia Demi Keadilan

Ketua Umum FKJI, Revin Pataraoi Rahman, menilai polemik yang berkembang di ruang digital tidak boleh dibiarkan liar tanpa kepastian hukum.

Ia mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan profesional.

Baca juga: KUR Senilai Rp.10 Triliun untuk Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk UMKM Mulai Diterapkan

“Negara tidak boleh kalah oleh viralitas. Jika ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi, maka harus diproses secara hukum. Jangan ada kesan tebang pilih atau pembiaran, ” tegas Revin, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, publik berhak mendapatkan kejelasan, namun proses hukum tetap harus berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku.

Baca juga: MK Batalkan Batas Waktu Hak Atas Tanah IKN 190 Tahun

"Kami tidak ingin opini publik menggantikan fungsi penyidik. Tapi kami juga tidak ingin hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua warga negara sama di mata hukum, ” ujarnya lugas.

Revin juga menyampaikan pesan untuk peran media dan warganet agar tidak ikut memperkeruh situasi dengan menyebarluaskan ulang konten yang diduga bermuatan asusila.

Baca juga: Guru Besar FH Unpad–Unpas: Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil Harus Dilihat Secara Utuh Berdasarkan Konstitusi

"Media harus berpegang pada etika jurnalistik. Jangan sampai demi klik dan sensasi, kita justru ikut mendistribusikan konten yang berpotensi melanggar hukum. Itu bisa menjadi masalah baru, ” katanya.

Ia menambahkan, jika terbukti ada unsur pidana, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Namun jika tidak terbukti, maka rehabilitasi nama baik menjadi kewajiban moral dan hukum.

“Prinsipnya sederhana, tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan ada ruang abu-abu dalam perkara yang sudah menjadi konsumsi publik luas, ” tegasnya.(FKJI)