Hukum

    1. Beranda
    2. Hukum

    Dr. Naf'an: Hukum Tak Bisa Dipesan!

    Dr. Naf'an: Hukum Tak Bisa Dipesan!

    Advokat Terjepit Etika, Dr. Muhd Naf’an: Kritik Tajam Penegakan Hukum yang Sarat Kepentingan

    Advokat Terjepit Etika, Dr. Muhd Naf’an: Kritik Tajam Penegakan Hukum yang Sarat Kepentingan

    Prabowo: Transformasi Bangsa, Perkuat Aparat Penegak Hukum

    Prabowo: Transformasi Bangsa, Perkuat Aparat Penegak Hukum

    DPR Harapkan Layanan 110 Polri Optimal Bantu Masyarakat

    DPR Harapkan Layanan 110 Polri Optimal Bantu Masyarakat

    Dirjen AHU Widodo: Hingga Februari 2026, Kemenkum Fasilitasi 448 Social Enterprise, Dorong Ekonomi Inklusif

    Dirjen AHU Widodo: Hingga Februari 2026, Kemenkum Fasilitasi 448 Social Enterprise, Dorong Ekonomi Inklusif

    Yusril Ihza Mahendra: UU Organisasi Profesi Mendesak Dibentuk

    Yusril Ihza Mahendra: UU Organisasi Profesi Mendesak Dibentuk

    Direktur Jenderal AHU, Widodo: Kemenkum Targetkan 80 Ribu PT Perorangan Terdaftar 2026

    Direktur Jenderal AHU, Widodo: Kemenkum Targetkan 80 Ribu PT Perorangan Terdaftar 2026

    HPL Pemkab Luwu Timur Disewakan 50 Tahun ke PT IHIP, Apakah Status Lahannya Sudah Benar-Benar Aman?

    HPL Pemkab Luwu Timur Disewakan 50 Tahun ke PT IHIP, Apakah Status Lahannya Sudah Benar-Benar Aman?

    Investigasi: Dari Hibah ke HPL, Apakah Rantai Legalitas Lahan Kompensasi PLTA Karebbe Sudah Kokoh?

    Investigasi: Dari Hibah ke HPL, Apakah Rantai Legalitas Lahan Kompensasi PLTA Karebbe Sudah Kokoh?

    Kontroversi Hibah Hak Pakai Lahan Kompensasi PLTA Karebbe, Sahkah Secara Hukum?

    Kontroversi Hibah Hak Pakai Lahan Kompensasi PLTA Karebbe, Sahkah Secara Hukum?

    Sertifikat Hak Pakai PT INCO atas Lahan Kompensasi PLTA Karebbe, Di Mana Batas Rezim Kehutanan dan Agraria?

    Sertifikat Hak Pakai PT INCO atas Lahan Kompensasi PLTA Karebbe, Di Mana Batas Rezim Kehutanan dan Agraria?

    Investigasi Dugaan Pergeseran Koordinat Lahan Kompensasi PLTA Karebbe dan Ancaman Cacat Hukum Rantai Hak

    Investigasi Dugaan Pergeseran Koordinat Lahan Kompensasi PLTA Karebbe dan Ancaman Cacat Hukum Rantai Hak

    Dugaan Pelanggaran Norma Kesusilaan, FKJI Resmi Laporkan FF dan Bang Jali ke Polda Sulsel

    Dugaan Pelanggaran Norma Kesusilaan, FKJI Resmi Laporkan FF dan Bang Jali ke Polda Sulsel

    Lima Pertanyaan yang Mengguncang Legalitas Lahan Kawasan Industri PT IHIP di Luwu Timur

    Lima Pertanyaan yang Mengguncang Legalitas Lahan Kawasan Industri PT IHIP di Luwu Timur

    Diduga FF Lakukan Pelanggaran Pornografi, Ketua Umum FKJI : Harus Diproses Secara Hukum

    Diduga FF Lakukan Pelanggaran Pornografi, Ketua Umum FKJI : Harus Diproses Secara Hukum

    Potensi Langgar HAM, LBH Makassar Desak Pemkab Lutim Hentikan Rencana Penggusuran Petani Laoli

    Potensi Langgar HAM, LBH Makassar Desak Pemkab Lutim Hentikan Rencana Penggusuran Petani Laoli

    FGD PERADI-SMSI: Membedah KUHAP Baru yang Dikhawatirkan Melanggar HAM

    FGD PERADI-SMSI: Membedah KUHAP Baru yang Dikhawatirkan Melanggar HAM

    Mahkamah Agung: Keadilan Restoratif Dominasi Vonis Pidana di 2025

    Mahkamah Agung: Keadilan Restoratif Dominasi Vonis Pidana di 2025

    MA Unggul: 97,11% Perkara Tuntas Tepat Waktu di 2025

    MA Unggul: 97,11% Perkara Tuntas Tepat Waktu di 2025

    OPS Keselamatan Pallawa 2026, Kasat Lantas Polres Gowa : Tidak Ada Tilang

    OPS Keselamatan Pallawa 2026, Kasat Lantas Polres Gowa : Tidak Ada Tilang

    Serahkan SK Pengurus DPP 1 LAKINDO , Rapiuddin : Cegah dan Berantas Korupsi

    Serahkan SK Pengurus DPP 1 LAKINDO , Rapiuddin : Cegah dan Berantas Korupsi

    Rancangan UU Disinformasi Ancaman Kebebasan Berekspresi?

    Rancangan UU Disinformasi Ancaman Kebebasan Berekspresi?

    Dugaan Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Pallangga Diperiksa Kejaksaan Negeri Gowa

    Dugaan Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Pallangga Diperiksa Kejaksaan Negeri Gowa

    Dugaan Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Pallangga Diperiksa Kejari Gowa

    Dugaan Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Pallangga Diperiksa Kejari Gowa

    Beredar Informasi Seleksi Kemenkes 2026, Prof. Zudan: Itu Hoaks, Rekrutmen ASN Terintegrasi dan Diawasi BKN

    Beredar Informasi Seleksi Kemenkes 2026, Prof. Zudan: Itu Hoaks, Rekrutmen ASN Terintegrasi dan Diawasi BKN

    PP Muhammadiyah–KPK Teken MoU Antikorupsi, UMC Siap Perkuat Pendidikan Integritas

    PP Muhammadiyah–KPK Teken MoU Antikorupsi, UMC Siap Perkuat Pendidikan Integritas

    Prof. Zudan: Sistem Digital BKN Persempit Potensi Intervensi dan Perkuat Meritokrasi ASN

    Prof. Zudan: Sistem Digital BKN Persempit Potensi Intervensi dan Perkuat Meritokrasi ASN

    Prof. Zudan Pastikan Negara Tetap Hadir Lewat Layanan BKN & Pemenuhan Hak ASN Terdampak Bencana Sumatra

    Prof. Zudan Pastikan Negara Tetap Hadir Lewat Layanan BKN & Pemenuhan Hak ASN Terdampak Bencana Sumatra

    MK: Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, Ada Mekanisme Khusus

    MK: Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, Ada Mekanisme Khusus

    KUHAP Baru Berlaku, Keadilan Restoratif dan Perlindungan HAM Jadi Fokus

    KUHAP Baru Berlaku, Keadilan Restoratif dan Perlindungan HAM Jadi Fokus

    31 Perusahaan Diselidiki Terkait Banjir Bandang Aceh, Sumut, dan Sumbar

    31 Perusahaan Diselidiki Terkait Banjir Bandang Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Dr. Rozikin: Evaluasi Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Perlu Perbaikan Regulasi

    Dr. Rozikin: Evaluasi Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Perlu Perbaikan Regulasi

    MK Larang Polisi di Jabatan Sipil Dinilai Keliru Baca Reformasi

    MK Larang Polisi di Jabatan Sipil Dinilai Keliru Baca Reformasi

    Putusan MK Urai Dinamika Hukum Polri, Ahli Hukum Tata Negara UPR Angkat Bicara

    Putusan MK Urai Dinamika Hukum Polri, Ahli Hukum Tata Negara UPR Angkat Bicara

    Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga...

    Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga Polri

    Polda Kalteng Bersinergi dengan Akademisi Bahas Putusan MK No. 114 tentang Penugasan Polri

    Polda Kalteng Bersinergi dengan Akademisi Bahas Putusan MK No. 114 tentang Penugasan Polri

    KUR Senilai Rp.10 Triliun untuk Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk UMKM Mulai Diterapkan

    KUR Senilai Rp.10 Triliun untuk Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk UMKM Mulai Diterapkan

    Guru Besar FH Unpad–Unpas: Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil Harus Dilihat Secara Utuh Berdasarkan Konstitusi

    Guru Besar FH Unpad–Unpas: Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil Harus Dilihat Secara Utuh Berdasarkan Konstitusi

    MK Batalkan Batas Waktu Hak Atas Tanah IKN 190 Tahun

    MK Batalkan Batas Waktu Hak Atas Tanah IKN 190 Tahun

    Fahri Bachmid: Putusan MK Jadi Pemandu Amandemen UU Polri

    Fahri Bachmid: Putusan MK Jadi Pemandu Amandemen UU Polri

    Ribuan Driver Ojol Tuntut Keadilan Nasib Lewat 'Aksi 711' Kawal Perpres

    Ribuan Driver Ojol Tuntut Keadilan Nasib Lewat 'Aksi 711' Kawal Perpres

    MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun

    MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun

    Imigrasi Sulut Catat 633 Keturunan Filipina, Verifikasi Lanjut Bersama Pemkot Bitung

    Imigrasi Sulut Catat 633 Keturunan Filipina, Verifikasi Lanjut Bersama Pemkot Bitung

    PWI Desak Penguatan Perlindungan Wartawan di Sidang MK

    PWI Desak Penguatan Perlindungan Wartawan di Sidang MK

    PNBP Kemenimipas Meroket di Era Prabowo, Lampaui Target 2025

    PNBP Kemenimipas Meroket di Era Prabowo, Lampaui Target 2025

    Setahun Kemenimipas, Inovasi Layanan Publik dan Kedaulatan Perbatasan

    Setahun Kemenimipas, Inovasi Layanan Publik dan Kedaulatan Perbatasan

    MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung, Egalitas Menuju Keadilan

    MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung, Egalitas Menuju Keadilan

    Mahkamah Konstitusi: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan Tanpa Izin Komersial

    Mahkamah Konstitusi: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan Tanpa Izin Komersial

    Supratman Andi Agtas: Reformasi Tata Kelola Royalti Musik Indonesia Demi Keadilan

    Supratman Andi Agtas: Reformasi Tata Kelola Royalti Musik Indonesia Demi Keadilan

    Copyright © 2024 Humas.or.id - All Rights Reserved.